Ini Rincian Gaji dan Tunjangan ke-13 PNS

Pemerintah telah menganggarkan untuk Tunjangan Hari Raya(THR) PNS, anggota TNI, Polri dan pensiunan serta rencana pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 untuk tahun 2018 ini sebesar Rp35,76 triliun, meningkat 68,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018.

Hal itu, disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada para awak media dalam konferensi pers mengenai THR 2018 bertempat di Istana Negara Jakarta pada Rabu (23/05).

“Karena tahun lalu pensiunan tidak mendapatkan THR dan untuk tahun ini, THR-nya termasuk didalamnya adalah gaji pokok sebesar Rp5,24 triliun. THR untuk tunjangan kinerja adalah sebesar Rp5,79 triliun. THR untuk pensiunan adalah sebesar 6,85 triliun dan gaji ke-13 adalah sebesar Rp5,24 triliun, tunjangan kinerja ke-13 sebesar Rp5,79 triliun dan pensiun ke-13 adalah sebesar Rp6,85 triliun,” jelas Menkeu.

Sebagai langkah selanjutnya, Menkeu akan mengeluarkan PMK sebagai dasar proses pencairan gaji ke-13 dan THR dari permintaan pembayaran oleh seluruh satuan kerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dapat dimulai pada akhir Mei hingga selesai pada awal Juni.

“Dengan demikian seluruh PNS, TNI-Polri dapat mendapat dan termasuk pensiunan akan mendapatkan THR sebelum hari raya Idul Fitri dimulai pembayarannya adalah akhir bulan ini sampai dengan awal Juni. Untuk gaji yang ke-13 direncanakan pengajuan permintaan pembayarannya oleh satuan kerja kepada KPPN dilakukan pada bulan Juni, akhir bulan Juni dan berakhir atau dibayarkan pada awal bulan Juli,” jelas Menkeu.

Gaji ke-13 akan diterima bulan Juli sesuai dengan kebijakan semenjak 10 tahun yang lalu yaitu ditujukan untuk membantu biaya pendidikan tahun ajaran baru anak-anak ASN, PNS Polri dan TNI. Untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 Kabupaten dan Kota dapat menyelaraskan waktu pembayaran yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan dalam hal ini akan ditanggung oleh APBD setempat.

Menkeu Apresiasi DhawaFest Atas Pemberdayaan UKM

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi acara DhawaFest Pesona 2018 karena telah berhasil menyelenggarakan acara yang memiliki reputasi baik di Jakarta dari tahun ke tahun dengan mengangkat Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

“(Acara) ini memberikan kesempatan terutama pada Usaha Kecil Menengah, baik binaan ataupun perseorangan sebelum ramadhan  dalam menyelenggarakan pameran dan jualan produk mereka,” ujar Menkeu di Aula Dhanapala pada Rabu (02/05).

Bazar rutin yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Kementerian Keuangan menjelang bulan Ramadhan ini, bertema “Pesona Nusantara dari Sumatera Utara” untuk tahun 2018 ini. Menurutnya, dengan memperkenalkan salah satu kekayaan budaya daerah, masyarakat Indonesia dapat menghargai keberagaman.

“Ini upaya kita untuk terus mengingatkan kita sebagai manusia Indonesia bahwa kita dikaruniai bangsa yang begitu Bhinneka, yang begitu beragam,” katanya.

Ia menjelaskan partisipasi Dharma Wanita dalam mengadakan acara ini juga salah satu bentuk sinergi bersama Pemerintah untuk memacu ekonomi.

“Untuk dapat mencapai cita-cita negara, Pemerintah tidak bisa sendiri. Kerjasama dengan seluruh pihak harus terus dipupuk. Karena Indonesia harusnya adalah sebuah keluarga. Kita ingin menciptakan ruangan bersama bagi seluruh pihak untuk berprestasi dan saling mendukung,” kata Menkeu.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dibutuhkan untuk Percepatan Pembangunan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyatakan sinergi sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan. Sinergi dalam hal ini dapat berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun sebaliknya.

“Sinergi bisa top down bisa bottom up, ini peran assesment DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat pemerhati, LSM harus diberi ruangan untuk mensinergikan program dan kegiatan pembangunan supaya fokus, jangan terlalu banyak”, ungkap Wamenkeu pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Hotel Eastparc Yogyakarta pada Selasa (06/03) sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenkeu.

Wamenkeu menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi DIY lebih dari rata-rata nasional, namun demikian kini ratio Provinsi DIY masih di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2017 terdapat 209 program serta 2.456 kegiatan pada Provinsi DIY, sedangkan di Indonesia rata-rata setiap daerah sekitar terdapat 150-600 kegiatan.

“Kalau terlalu banyak programnya, kegiatannya, seperti hujan gerimis, panas tidak dingin tidak, dibagi rata, tidak jadi apa-apa”, jelas Wamenkeu menyoroti efektivitas dari pelaksanaan program.

Wamenkeu mengharapkan agar Musrenbang DIY dapat menjadi role model bagi daerah lain, ada sebuah gebrakan yang baru yang menjadi nilai tambah. Sebagai informasi, Musrenbang DIY yang merupakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 diikuti oleh sekitar 250 peserta yang berasal dari wakil kabupaten di Provinsi DIY, DPRD, perangkat pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).