Industri Perbankan Sulsel Tumbuh Positif

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) mencatat aset perbankan Sulawesi Selatan menembus angka Rp135,96 triliun per April 2018.

Industri perbankan tumbuh positif dengan total aset Sulsel posisi April 2018 meningkat 2,17 persen yoy dengan nominal mencapai Rp135,96 triliun.

Kepala OJK 6 Sulampua Zulmi menjelaskan, aset sebanyak Rp135,96 triliun itu terdiri dari Rp133,47 triliun aset Bank Umum dan Rp2,48 triliun aset BPR.

Berdasarkan kegiatan bank aset tersebut terdiri dari aset perbankan konvensional Rp128,75 triliun dan aset perbankan syariah Rp7,20 triliun.

“Kinerja intermediasi perbankan Sulsel terjaga pada level yang tinggi dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 131,18 persen dengan tingkat risiko kredit bermasalah berada di level aman 4,46 persen,” ujarnya dilansir Antara.

Dengan data tersebut, juga menunjukkan pertumbuhan aset perbankan jika dibandingkan posisi Februari 2018 sebesar Rp131,14 triliun.

Layanan Penukaran Uang Receh BI Diadadakan di Monas

Membagi-bagikan uang sudah menjadi tradisi yang tidak terpisahkan di hari raya Lebaran. Apakah Anda sudah menyiapkan uang kecil untuk dibagikan ke keponakan, adik, atau saudara Anda yang masih kecil?

Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka layanan penukaran uang kecil di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Penukaran uang ini dilayani secara langung dengan menggunakan layanan mobil keliling.

Program ini berjalan dari tanggal 14 hingga 25 Mei 2018 dari pukul 09.00 sampai 14.00 WIB. Artinya, masih ada waktu satu hari bagi Anda yang ingin menukarkan uang kecil.

Penukaran uang pecahan kecil ini merupakan upaya Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uang kecil menjelang Idul Fitri.

Selain Bank Indonesia, penukaran uang ini juga dilayani oleh 14 bank mitra, diantaranya PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta dan bank yang tergabung dalam Badan Umum Milik Negara (BUMN), yakni PT Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Selain itu, ada jug bank swasta seperti PT Bank Permata Tbk, PT CIMB Niaga Tbk, PT Maybank Indonesia Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Setiap harinya penukaran uang ini melayani 1.000 transaksi penukaran.

Bandara Kertajati Diharapkan Bisa Tingkatkan Ekonomi dan Pariwisata Jawa Barat

Bandara Kertajati diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kamis (24/5) kemarin. Bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno Hatta ini diharapkan dapat melahirkan pusat ekonomi baru di wilayah Jawa Barat, terutama di Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan Cirebon.

“Sektor perdagangan pasti meningkat. Sektor jasa akan dibutuhkan. Industri otomatis akan berkembang,” kata Tubagus Hasanuddin, Calon Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, ia juga yakin kehadiran Bandara Kertajati akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat. Dengan demikian, pariwisata Jawa Barat bisa semakin terekspos.

“Di Majalengka, misalnya, potensi alamnya menurut saya sudah berkelas dunia. Tinggal kita tunjang dengan infrastruktur,” katanya.

Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) menempati lahan seluas 1.800 hektar. Presiden Jokowi mengaku senang proyek pengerjaan bandara ini berlangsung cepat. Selain itu, ia juga memuji anggaran pembangunan Bandara Kertajati yang tidak bergantung pada uang negara sepenuhnya. PT BJIB mengeluarkan dana hingga Rp 2,6 triliun untuk pembangunan bandara, dengan skema Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS).

“Yang paling penting, ini anggaran sudah tidak sedikit untuk kontruksi, dan pembebasan lahan. Ini kerja sama Pemprov Jawa Barat, swasta, pusat, dan pengerjaannya cepat sekali ini kita senang,” ujar Presiden Jokowi.

Menkeu: Defisit Turun Konsisten di Tiga Tahun Terakhir

Kemenkeu – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per akhir April 2018 menunjukkan penurunan yang konsisten dibanding periode yang sama pada dua tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers pada Kamis (17/05) di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan menyebutkan bahwa realisasi defisit APBN per 30 April 2018 mencapai 55,1 triliun, lebih kecil dari periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 72,2 triliun dan 2016 yang mencapai 158,2 triliun.

Secara presentase terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), defisit periode ini sebesar 0,37 persen, sedangkan tahun lalu dengan periode yang sama sebesar 0,55 persen.

Menkeu menambahkan, dengan defisit yang lebih kecil dan dengan kinerja pendapatan dan belanja yang lebih baik, keseimbangan primer mencapai surplus 24,2 triliun yang juga meningkat lebih baik dibanding tahun lalu yang mencapai 3,7 triliun. Menurut Menkeu, capaian ini menunjukkan konsistensi Pemerintah dalam menjaga keuangan negara.

“Kalau dilihat dari chart ini terlihat APBN kita realisasi defisit mengalami perbaikan yang konsisten. Ini menunjukan konsistensi untuk menjaga APBN secara sangat hati-hati tapi efektif mendukung perekonomian,” ujar Menkeu.

Kinerja perbaikan defisit ini juga didukung oleh realisasi pembiayaan yang semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Realisasi pembiayaan utang sampai dengan 30 April 2018 sebesar 188,7 triliun lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 195,4 triliun atau tumbuh negative sebesar -3,3 persen.

“Kami yakin defisit kita tetap bisa terjaga di kisaran 2 persen, 2,19 persen sebagaimana di UU APBN 2018, bahkan kita harapkan lebih rendah,” pungkas Menkeu

Pemerintah Berusaha Jaga Pertumbuhan Ekonomi di 5,4%

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dengan berbagai gejolak ekonomi yang terjadi saat ini, Pemerintah tetap berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi di tingkat 5,4%. Hal tersebut ia ungkapkan pada acara Annual Bankers Gathering di Hotel Ritz Carlton pada Selasa (15/05).

“Tahun ini, kita tetap berharap growth kita tetap di 5,4%. Pemerintah tetap bekerja keras untuk kuartal dua, tiga dan empat ini untuk momentumnya tumbuh mendekati 5,4%,” tukasnya pada acara yang diadakan oleh Perhimpunan Bank Nasional tersebut.

Sektor perbankan adalah sektor yang sangat penting, tambahnya. Selain defisit yang dijaga agar tetap rendah oleh pemerintah, peran sektor perbankan dari sisi financing juga penting dalam menciptakan kesempatan kerja dan penguatan ekonomi.

“Ini yang saya inginkan, sektor perbankan  ikut (berperan aktif) mengkomunikasikan (kebijakan) kepada komunitas investor. Dalam situasi terjadi goncangan di luar lebih penting bagi kita makin merapatkan (barisan) bersatu bersinergi antara Pemerintah, sektor swasta, dan tentu saja masyarakat secara keseluruhan,” paparnya.

Lebih lanjut, Menkeu juga menyampaikan tantangan untuk mencapai pertumbuhan tersebut upaya yang dilakukan adalah mendapatkan penerimaan negara baik dari pajak maupun non pajak tapi dengan tetap mampu memberikan insentif bagi perekonomian. Selain itu, tentunya meningkatkan kualitas belanja agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan terutama di bidang kesehatan, SDM, serta jaminan kesejahteraan nasional.

“Berbagai reform di pajak maupun Bea Cukai (terus dilakukan), kita agresif menyampaikan pesan kepatuhan itu penting tetapi kami juga memperbaiki pelayanan kami,” papar Menkeu.

Untuk semakin meyakinkan para CEO perbankan yang hadir, Menkeu pun mengungkapkan berbagai skema insentif perpajakan. Salah satunya adalah pemberian tax holiday dan tax allowance dengan kompensasi kerugian diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Ini berlaku bagi perusahaan dengan kapasitas baru sehingga investor dapat fokus meningkatkan investasi mereka. Diharapkan dengan adanya skema ini, industrialisasi di Indonesia dapat segera ditingkatkan.

Menkeu Cerita ‘Kemana Uang Kita’ kepada Milenial

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir dalam acara talkshow interaktif bertajuk We The Youth di Epicentrum XII Kuningan Jakarta pada Sabtu (11/05). Dalam kesempatan itu Menkeu membahas tema “Kemana Uang Kita?” kepada para peserta yang hadir yang mayoritas adalah generasi milenial.

Bersama aktor Reza Rahadian, Menkeu membicarakan mulai dari pengelolaan keuangan negara hingga pajak dan bea cukai. Selain itu, Menkeu berdiskusi mengenai peran anak muda dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kalau anak muda sekarang kan nabung untuk traveling, kalau saya tetap memberi nasehat traveling di dalam negeri aja, supaya kontribusi (pajak retribusi) ke negara banyak, kalau anda traveling ke Jepang atau Bangkok, ya yang maju disana. Kita ke Raja ampat, Labuan Bajo, Dieng bagus-bagus kok disana,” kata Menkeu dalam menjawab peran anak muda dalam perekonomian.

Menkeu juga menjelaskan bagaimana mengelola keuangan negara, sebagai bendahara negara, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menkeu mengelola keuangan negara, mengumpulkan pendapatan, melalui perpajakan dan bea cukai.

Selanjutnya Reza Rahadian juga menceritakan pengalaman saat membayar pajak. Saat itu Reza memberi kepercayaan dalam mengelola perpajakannya kepada orang yang lain, namun setelah bertemu dengan Menkeu, ia menjadi paham akan pentingnya peran pajak bagi negara.

“Saya jadi belajar banyak, kenapa kita harus membayar pajak? Kenapa kita harus melaporkan pajak? Seberapa penting tujuan dan fungsinya, untuk diri sendiri, setelah membayar pajak itu kayak oh ada suatu kewajiban sebagai warga negara yang sudah terpenuhi dan itu menjadi salah satu hal yang setidaknya bisa saya lakukan untuk negara ini,” ujar Reza

Sri Mulyani Imbau Jajaran Kemenkeu Jelaskan Peran Indonesia di IMF-World Bank

Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan agar bisa menjelaskan secara transparan terkait pengeluaran Indonesia untuk menyambut pertemuan IMF-World Bank di Bali. Menkeu menjelaskan, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan pejabat Bank Dunia karena keinginan sendiri, dan akhirnya terwujud.

“Saya minta seluruh pejabar Kementerian Keuangan mampu bisa menjelaskan ke publik, (pertemuan IMF) ini bukan pesta, bukan penghamburan uang percuma, ini event waktu pemerintah menawarkan diri menjadi tuan rumah,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu juga menjelaskan 15,000 tamu yang hadir di pertemuan tahunan IMF-World Bank akan membahas tentang perekonomian dan keuangan global, termasuk isu-isu yang mengganggu berkembangnya perekonomian dunia. Selain itu, penyelenggaraan acara ini juga diharapkan bisa menciptakan suhu yang segar untuk infestasi di Indonesia.

Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani mengajak seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk bisa menjelaskan secara lengkap dan transparan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank di Indonesia.

“Saya harap kita semua bisa menjadi tuan rumah yang baik. Apapun ajaran agama anda, saya yakin dalam seluruh tim Kementerian Keuangan bisa bersinergi secara bertanggung jawab, tidak menghambur-hamburkan uang,” instruksi Sri Mulyani.

 

Sektor Non-Tunai Rendah, Pelaku Fintech Punya Peluang Besar

Pejabat Bank Indonesia (BI) menyatakan terdapat peluang besar untuk pelaku teknologi finansial (fintech) dalam sektor pembayaran non-tunai. Hal itu disampaikan oleh Amrizal dalam diskusi panel Industry Track “Fintech Payment” dalam NextICorn International Summit di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/05/2018).

“Indonesia masih banyak masalah untuk pembayaran non-tunai, masih di bawah 10%. Ini peluang yang bagus untuk pelaku fintech, dengan masih banyaknya ruang untuk membantu BI sebagai regulator yang memiliki otoritas pembayaran Indonesia,” jelas Rizal.

Rizal turut menjelaskan regulasi merupakan bentuk dukungan bagi industri. “Saya sadar, teknologi berkembang sangat cepat, jadi wajar kalau regulator ketinggalan satu langkah di belakang. Ketika kami menyusun regulasi terkait pembayaran fintech, ini merupakan bentuk dukungan bagi industri. Kita mencoba bangun keseimbangan,” jelasnya.

Dalam diskusi yang sama Budi Gandasoebrata dari Go-Pay, sistem pembayaran milik aplikasi transportasi Go-Jek, meminta agar pemerintah dapat membatasi regulasi agar pasar industri fintech dapat berkembang.

“Peran regulator harus memastikan bahwa aturan-aturan yang ada memang diikuti, tapi untuk bantu pasarnya aktif jangan terlalu banyak regulasi. Regulasi bisa ketinggalan, tapi mereka sudah mulai terbuka,” jelas Budi.

Menanggapi hal ini, Amrizal menyampaikan BI mendukung berkembanganya pasar fintech selama ia bertujuan untuk menciptakan tiga hal. “Sejalan dengan yang disampaikan Budi, fintech bukanlah gangguan untuk Bank, justru kita bisa bekerjasama untuk hal itu. Saya menyambut baik pelaku fintech selama yang diciptakan adalah produktivitas, stabilitas, dan aksesibilitas,” tegas Rizal.

Menurut Taka Sano, pemodal dari Global Brains, pelaku utama dalam gerakan pembayaran non-tunai ini adalah start-up. “Mereka bisa berinovasi dan bergerak dengan cepat. Mereka butuh bantuan dari bank, tapi bagaimana agar bisa aman, regulator tetap harus melindungi mereka sebagai warga negaranya,” jelas Taka.

Hal ini turut ditegaskan oleh Teddy Setiawan dari Cashlez. “Kami ingin pembayaran menjadi lebih mudah tanpa batasannya. Kami pelaku di pasar berharap lebih banyak melihat kebijakan untuk mencapai pembayaran non-tunai.”

Menkeu Apresiasi DhawaFest Atas Pemberdayaan UKM

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi acara DhawaFest Pesona 2018 karena telah berhasil menyelenggarakan acara yang memiliki reputasi baik di Jakarta dari tahun ke tahun dengan mengangkat Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

“(Acara) ini memberikan kesempatan terutama pada Usaha Kecil Menengah, baik binaan ataupun perseorangan sebelum ramadhan  dalam menyelenggarakan pameran dan jualan produk mereka,” ujar Menkeu di Aula Dhanapala pada Rabu (02/05).

Bazar rutin yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Kementerian Keuangan menjelang bulan Ramadhan ini, bertema “Pesona Nusantara dari Sumatera Utara” untuk tahun 2018 ini. Menurutnya, dengan memperkenalkan salah satu kekayaan budaya daerah, masyarakat Indonesia dapat menghargai keberagaman.

“Ini upaya kita untuk terus mengingatkan kita sebagai manusia Indonesia bahwa kita dikaruniai bangsa yang begitu Bhinneka, yang begitu beragam,” katanya.

Ia menjelaskan partisipasi Dharma Wanita dalam mengadakan acara ini juga salah satu bentuk sinergi bersama Pemerintah untuk memacu ekonomi.

“Untuk dapat mencapai cita-cita negara, Pemerintah tidak bisa sendiri. Kerjasama dengan seluruh pihak harus terus dipupuk. Karena Indonesia harusnya adalah sebuah keluarga. Kita ingin menciptakan ruangan bersama bagi seluruh pihak untuk berprestasi dan saling mendukung,” kata Menkeu.

Awas, Milenials Jangan Sampai Jadi Shopaholic!

Anda pernah menonton film Confession of a Shopaholic? Film tersebut bercerita tentang Rebecca “Becky” Bloomwood (diperankan oleh Isla Fisher) yang terobsesi dengan mal dan belanja. Diceritakan Becky sangat gila belanja hingga tagihan 12 kartu kreditnya membengkak hingga belasan ribu dollar.

Keadaan itulah yang mengancam para milenials di seluruh dunia saat ini. Budaya konsumtif untuk menyokong gaya hidup mewah kini mengancam generasi milenials.

Penelitian yang dilakukan The Boston Consulting Group (BCG) mengungkap fakta pada tahun 2012 jumlah Middle-class and Affluent Consumers (MAC) di Indonesia mencapai 72 juta orang. Angka tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga 141 juta jiwa atau dua kali lipatnya pada tahun 2020 mendatang.

Menurut sebuah riset yang dilakukan pada tahun 2015 melalui sosial media, 41 persen dari 7.809 perbincangan, menabung untuk ‘kegiatan’ konsumtif. Temuan lainnya yang tidak kalah mencengangkan adalah 38 persen dari 7,757 responden mengaku masih menggunakan uang orang tua sebagai jalan pintas ketika menghadapi masalah keuangan.

Kebebasan menggunakan uang didukung dengan teknologi yang semakin canggih membuat para milenial semakin mudah membelanjakan uang mereka sehingga mereka tidak bisa menetapkan batasan pengeluaran. Justru, dengan adanya batasan pengeluaran, milenials bisa memanfaatkan uang mereka untuk investasi.